Tel: (021) 75791260 Email: helpdesk@bppt.go.id

OVERVIEW INDUSTRI KEMARITIMAN NASIONAL

Konsinyering Overview Industri Kemaritiman Nasional merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan bidang transportasi darat dan kemaritiman - Pusat Pengkajian Industri Manufaktur, Telematika dan Elektronika (BPPT). Tujuan utama tentunya adalah bagaimana membantu pemerintah memberikan advokasi dan advise kepada berbagai lembaga terkait mengoptimalkan dan meningkatkan peran industri kemaritiman nasional serta pemanfaatannya.

Quality, Delivery dan Cost menjadi hal kronis permasalahan yang dihadapi industri dalam negeri (khusunya galangan kapal)  terlihat secara kasat mata, namun bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut, masukan dari asosiasi dan stakeholder sangat diharapkan dalam acara Konsinyering ini. Tim nantinya memetakan masalah dan memberikan alternatif rekomendasi yang diperlukan. Kategori bisa dibagi menjadi kedalam beberapa bagian, diantaranya:

  1. Kategori Kebijakan
  2. Kategori Pasar dan pendanaan
  3. Kategori Teknologi dan informasi

Strategi rentang waktu progressif manufacturing project seperti yang dilakukan PT PAL dan PT. Pindad, menjadi pola yang patut dijadikan contoh. Semua hal tadi merupakan mozaik yang perlu disusun menjadi satu bentuk platform yang memperhatikan semua aspek secara komprehensif, untuk kemudian perlu ada dukungan politik dalam penerapannya. Hal ini disampaikan oleh Direktur PPIMTE dalam pengantar dan sambutannya.

Pak Hariyanto selaku salah satu pakar Perkapalan di BPPT menyampaikan beberapa permasalahan utama di Industri galangan kapal, diantaranya:

  • Kurangnya permintaan Bangunan Baru dan Offshore Sector padahal kebutuhan kapal dan offshore sector banyak
  • Kurangnya kapasitas Fasilitas Galangan Bangunan Baru dan Reparasi padahal banyak kapal yang harus dibangun dan direparasi keluar negeri
  • Kurangnya kemampuan teknologi baik disain dan produksi bangunan kapal

Beliau juga menyampaikan beberapa usulan untuk mengatasi hal tersebut diatas, yaitu:

  • Untuk mendorong permintaan bangunan baru dan offshore sector dalam negeri maka pemerintah perlu melanjutkan program untuk pembangunan kapal baru dan offshore sector,
  • Untuk meningkatkan kapasitas galangan kapal nasional maka perlu dilakukan revitalisasi fasilitas galangan baik galangan bumn maupun swasta dan kemudahan dalam pengadaan impor bahan baku dan peralatan kapal,
  • Kemampuan teknologi galangan perlu dikembangkan dan menerapkan teknologi mutahir di bidang disain dan produksi kapal.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) Eki Komaruddin turut menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh untuk menjadikan produk komponen kapal lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, namun ternyata banyak kendala yang menyebabkan pertumbuhan industri komponen kapal tidak menggembirakan sebagaimana yang diharapkan. Permsalahan tersebut antara lain:

  1. Bentuk dan ukuran komponen yang tidak standar menyulitkan industri komponen untuk memproduksi komponen secara massal.
  2. Permintaan komponen kapal lokal dari galangan kapal belum menggembirakan dikarenakan pertimbangan QCD+SS (quality, cost, delivery, service, safety).
  3. Komponen kapal impor masih menguasai pasar dalam negeri disebabkan oleh harga komponen impor jauh lebih murah daripada komponen lokal.
  4. Kepercayaan perusahaan galangan kapal terhadap komponen kapal produk lokal masih sangat rendah sehingga permintaan produk lokal sangat sedikit.
  5. Komponen lokal belum tersertifikasi mengingat biaya sertifikasi yang relatif mahal bagi IKM dan proses sertifikasi membutuhkan waktu yang relatif lama.
  6. Tidak adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan komponen kapal yang sudah diproduksi di dalam negeri.
  7. Biaya untuk memperoleh sertifikat BKI dan TKDN dirasakan masih memberatkan.
  8. Kemampuan teknis tenaga kerja dalam memproduksi komponen kapal masih kurang.
  9. Proses pembuatan komponen lokal masih menggunakan teknologi sederhana sehingga biaya produksi kurang efisien.

 Oleh karenanya akan ada upaya dari PIKKI untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang diantaranya:

  • Melakukan Business Meeting dan Sosialisasi secara berkala untuk memperkenalkan komponen kapal yang telah diproduksi di dalam negeri.
  • Memasukkan daftar komponen produk lokal ke dalam buku e-katalog.
  • Memasukkan daftar komponen produk lokal dalam master list.
  • Menyusun peraturan pemerintah tentang kewajiban penggunaan komponen yang telah diproduksi di dalam negeri.
  • Mengupayakan agar disain kapal pesanan pemerintah distandarisasi dalam bentuk kapal series sehingga industri komponen dapat memproduksi komponen berdasarkan series kapal.
  • Mengupayakan adanya alokasi anggaran pemerintah untuk membantu industri komponen dalam negeri dalam pembiayaan sertifikasi komponen dari BKI dan sertifikasi TKDN.
  • Mengupayakan adanya pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk training di luar negeri untuk meningkatkan kemampuan/skill SDM di industri komponen lokal.

Direktur Eksekutif Iperindo Ihsan Mahyudin, memberikan gambaran serupa terkait permasalahan mengapa kapal-kapal yang dibuat di dalam negeri relatif lebih mahal yaitu salah satunya karena pengaruh kebijakan fiskal yang kurang mendukung pengembangan industri maritim, antara lain :

  1. Pengenaan PPN untuk pembelian material penyerahan kapal.
  2. Pengenaan Bea Masuk bagi komponen kapal yang belum diproduksi di dalam negeri.
  3. Masih tingginya PPh yang dikenakan pada Galangan Kapal.
  4. Suku Bunga pinjaman Bank yang tinggi, baik untuk investasi maupun untuk modal kerja.
  5. Masih sulitnya persyaratan untuk pinjaman bank, termasuk belum dijadikannya kapal sebagai bagian dari agunan.
  6. Jangka waktu pinjaman bank yang relatif masih rendah (5 – 7 tahun), yang tidak berimbang dengan besarnya investasi untuk pengadaan kapal sebagai barang modal yang rata-rata usianya 25 tahun.

Beliau memberikan usulan dalam rangka penguatan industri perkapalan, yang diantaranya:

  1. Pengadaan Kapal Negara.
    • Agar dianggarkan kembali pengadaan kapal-kapal negara.
    • Pengadaan kapal-kapal negara agar dilakukan dengan  perencanaan yang matang, untuk menjamin smooth demand bagi galangan kapal nasional.
  2. Peningkatan Daya Beli Pelayaran Swasta.
    • Tingkat Suku Bunga Pinjaman yang rendah (single digit).
    • Jangka pengembalian pinjaman yang lebih panjang (s/d 15 tahun).
    • Kemudahan syarat pinjaman untuk investasi, termasuk menjadikan kapal yang sedang dibangun sebagai bagian dari agunan. Dan kontrak muatan jangka panjang sebagai agunan tambahan.

(why)

Statistik Pengunjung

5.png0.png4.png3.png5.png
Today13
Yesterday73
This week239
This month1879
Total50435

Facebook PPIMTE

Twitter PPIMTE

Instagram PPIMTE